Banjir, pada akhirnya, selalu datang seperti seorang tamu lama yang tak pernah benar-benar disambut. Ia mengetuk pintu rumah dengan cara yang kasar, menerobos masuk tanpa menunggu jawaban, menyeret lumpur dan membawa dingin bersamanya. Tak sopan, katanya, padahal jauh sebelum tiba ia sudah mengirim salam: lewat hilangnya ranting-ranting pohon di hulu atau lewat sungai yang kian sempit dan kehilangan ruang alirannya. Isyarat itu dibiarkan berlalu, entah sengaja diabaikan atau tertutup oleh ego manusia yang tak pernah selesai. Hingga akhirnya, manusia hanya bisa tersentak ketika air sudah ‘duduk’ bertamu di dalam rumah, menegaskan bahwa yang terjadi bukan sekadar bencana alam, melainkan tanda krisis ekologi yang kian nyata.
Sumatera kembali diterjang banjir bandang dan longsor setelah hujan ekstrem melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 24 November 2025. Menurut data terakhir dari CNN Indonesia, hingga 28 November, korban tewas telah mencapai 174 jiwa, dengan jumlah korban tertinggi tercatat di Sumatera Utara sebanyak 116 orang. Jaringan telekomunikasi terputus, listrik padam, puluhan desa terendam, jembatan dan jalan rusak, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Di tengah derita, duka, dan trauma yang menyelimuti, tersisa satu harapan: sudikah kiranya alam ‘sekali lagi’ memaafkan kezhaliman manusia atasnya?.
Debit hujan tinggi sebenarnya bukan hal asing bagi negeri ini, namun kali ini datang di luar prediksi. Menurut BMKG, hujan ekstrem tersebut dipicu oleh pengaruh bibit siklon tropis 95B, bentukan dari Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka, yang mendorong terbentuknya awan hujan dalam jumlah besar. Secara ilmiah, Indonesia hampir mustahil dilalui siklon secara langsung, karena posisinya dekat garis ekuator, zona di mana gaya Coriolis (gaya yang membuat sistem badai berputar) sangat lemah. Meski begitu, efek tidak langsungnya tetap bisa terasa, sebagaimana yang kini terjadi di wilayah Sumatera.
Hujan yang tercurah ke bumi sesungguhnya turun dengan ukuran yang tertata, sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 11: “Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan)…“. (QS. az-Zukhruf 43: 11). Namun dalam kasus banjir besar di Sumatera, hujan hanyalah pemicu, bukan penyebab utama. Data Global Forest Watch menunjukkan pada tahun 2020, Sumatera Utara masih memiliki 2,1 juta hektare hutan alam, mencakup lebih dari 29 persen luas daratannya. Tetapi pada 2024, provinsi ini kehilangan sekitar 8,1 ribu hektare hutan alam, yang setara dengan 5,9 juta ton emisi CO₂.
Selain itu, laporan Auriga Nusantara yang dikutip dari Kompas.com, menempatkan Aceh dan Sumatera Utara dalam daftar sepuluh provinsi dengan tingkat deforestasi terparah sepanjang 2024. Sumatera Barat memang tidak masuk dalam daftar tersebut, namun tetap terdampak banjir besar, suatu indikator bahwa kerusakan hutan di Pulau Sumatera bersifat saling terhubung dan berkontribusi pada melemahnya keseimbangan ekologis secara keseluruhan.
Hutan yang mestinya menahan air dan mengatur aliran sungai perlahan kehilangan fungsinya. Tutupan yang dulu tebal berubah menjadi perkebunan dan lahan terbuka, membuat sungai menyempit oleh sedimentasi dan lereng rapuh tanpa akar penahan. Saat penyangga alami hilang, tanah dan sungai tak lagi mampu menahan limpahan air. Arus turun serentak, membawa lumpur, batang kayu, dan batu, lalu menerjang permukiman warga.
Di tengah kerusakan itu, pertanyaan “siapa yang harus disalahkan?” selalu muncul. Pemerintah daerah? Perusahaan yang membuka hutan? Atau masyarakat yang menganggap banjir sebagai tradisi tahunan? Namun persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar mencari kambing hitam. Ini adalah potret utuh dari sebuah krisis ekologi, krisis yang lahir dari ketidakseimbangan hubungan manusia dengan lingkungannya. Hutan yang hilang, sungai yang berubah fungsi, dan pembangunan yang abai terhadap risiko, akhirnya kini meledak menjadi bencana.
Dan ketika banjir kembali mengetuk pintu rumah, isyarat alam itu terdengar semakin lantang: ada banyak kesalahan yang harus dibayar manusia. Salah satunya, kenyataan bahwa kebun sawit tak akan pernah menggantikan hutan rimba.
Sumber:
Penulis : Adilah Hidayati
Proofreader: Aisya Humaira