Terhitung sejak 25 Agustus lalu, wajah Indonesia tak lagi sama seperti sedia kala. Jalanan dipenuhi teriakan mahasiswa, buruh, aktivis, hingga warga sipil dengan suara yang sama: mendesak daftar panjang tuntutan agar harus segera dibenahi, yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Warga berikut.
sumber: Instagram @jeromepolin @salsaer
Rangkuman 17+8 ini muncul dari berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, di antaranya merupakan hasil rembukan jutaan suara rakyat pada kolom komentar & Instagram Story beberapa influencer, yakni @salsaer, @jeromepolin, dan @cherylmarella, kemudian dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui website YLBHI, Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Megister Kenotariatan UI, pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia, tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025, dan terakhir dari 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan.
Kenaikan tunjangan DPR menjadi awal permulaan aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025. Demonstrasi ini dihadiri oleh massa tanpa identitas kelompok yang jelas.
Hanya berselang dua hari, pada 28 Agustus, demonstrasi kembali mewarnai ruang publik. Kali ini aksi dipimpin oleh sejumlah serikat buruh dengan tuntutan yang berbeda dengan hari pertama. Setidaknya terdapat enam poin utama yang mereka sampaikan: penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, stop PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan meminta DPR mervisi UU Pemilihan Umum atau Pemilu (tempo).
Usai demo buruh pada siang hari, gelombang massa dari mahasiswa dan massa berseragam sekolah turun ke jalan, mulai berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat .
Aksi yang sejak siang relatif kondusif mulai berubah menjelang malam. Situasi memanas ketika sejumlah orang memanjat pagar gedung DPR, merusak fasilitas, serta melemparkan batu dan botol ke arah dalam kawasan DPR. Aparat kepolisian merespons dengan menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa pun mulai mundur ke arah Senayan, Slipi, dan Pejompongan (cnn).
Di tengah kekacauan itu, sebuah insiden terjadi, kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online. Tragedi ini terekam kamera dan viral di media sosial. Kemarahan publik memuncak dan situasi kian memanas, tak hanya di Jakarta, tapi juga di sejumlah kota lainnya (tempo).
Pada hari-hari berikutnya, demonstrasi terus berlanjut dalam situasi yang tegang. Lampu-lampu padam, gas air mata dimuntahkan, demonstran berjatuhan, bahkan nyawa jadi taruhan, gedung-gedung kebakaran, fasilitas umum ikut menjadi sasaran, penjarahan di kediaman anggota dewan, massa diadu domba, akses internet dibatasi secara paksa, serta riuh sumpah serapah yang menggema pada mereka yang mengkhianati warga. Demo terjadi tak hanya ritual belaka, namun membawa peringatan keras bahwa ada yang salah dari cara negeri bekerja.
Katanya pintu DPR terbuka lebar, tapi suara rakyat malah menjadi olok-olok mereka. Berbagai pajak dibayar warga, tapi PHK terjadi dimana-mana. 17+8 tuntutan lahir dari jeritan luka nyata. Luka rakyat yang diabaikan. Luka demokrasi yang dilucuti perlahan. Luka itu tidak akan sembuh hanya dengan janji manis pejabat atau formalitas rapat meja bundar. Butuh penyelesaian dengan transparansi agar tegaknya demokrasi, pulihnya legitimasi, terjaganya konstitusi, dan sila kelima tak hanya teori, tapi harus direalisasi.
Penulis: Adilah Hidayati
Proofreader: Aisya Humaira