(6/4/26) Kenaikan harga pangan kembali menjadi sorotan di Indonesia. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya tekanan ekonomi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kelompok bahan makanan masih menjadi penyumbang utama inflasi. Pada Maret 2026, inflasi tahunan (Year on Year) tercatat sebesar 3,48% YoY dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sebesar 110,95, dikutip dari (Kontan.co.id).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, mengatakan, “penyumbang utama inflasi pada februari 2026 month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,45 persen”. Pernyataan ini di sampaikan di Jakarta, Senin (2/3/26) dikutip dari Breaking News Banten Aktual. Kondisi ini diperkuat oleh laporan Bank Indonesia yang menyoroti adanya ketidakstabilan harga akibat faktor distribusi dan pasokan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan menurun menjadi 3,2% dari 3,3% tahun 2025. Penurunan ini dipengaruhi dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta kerentanan rantai pasok global, dikutip dari laporan kelembagaan Bank Indonesia.
Bank Indonesia menjelaskan kenaikan harga pangan dipicu oleh meningkatnya permintaan menjelang Ramadan dan hari raya keagamaan yang berdekatan. Selain itu, gangguan cuaca dan kenaikan biaya logistik turut memperparah kondisi.
Fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai masalah musiman semata. Kenaikan harga beras dan berbagai makanan pokok lainnya menunjukkan adanya masalah struktural, seperti ketergantungan pada impor dan lemahnya sistem distribusi.
Dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Daya beli menurun, sementara kebutuhan pokok tidak bisa ditunda. Banyak keluarga harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas gizi. Kondisi ini menjadi ironi di negara agraris seperti Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Upaya tersebut meliputi fokus pada hilirisasi, peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja (CNBC Indonesia).
Namun, pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyebut target pertumbuhan ekonomi 8% menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Presiden Prabowo Subianto. “Semua ini masih menjadi PR yang belum jelas penyelesaiannya hingga saat ini. Prabowo pun belum berbicara secara terperinci soal ini,” ujarnya, Rabu (11/9/24).
Tanpa perbaikan sistem yang menyeluruh, masalah ini berpotensi terus berulang. Solusi yang dibutuhkan bukan hanya intervensi harga, tetapi juga reformasi di sektor pangan. Pemerintah perlu memperkuat rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong inovasi pertanian berbasis teknologi. Selain itu, transparansi data dan koordinasi antar lembaga juga harus ditingkatkan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Kenaikan harga pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan persoalan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan serius dan berkelanjutan, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan. Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama stabilitas negara.
Penulis: Nashwa Nadrah
Proafreader: Rijwa Nida Hubaiba