(10/7/26) – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dengan campuran 50% minyak sawit atau dikenal dengan Biodiesel (B50). Peluncuran ini dilaksanakan di SPBU Pertamina Rest Area KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Kamis (9/7/2026) (CNBC Indonesia).
B50 ini secara umum diperuntukkan bagi kendaraan dan mesin berbahan bakar diesel, seperti truk, mesin pertanian, alat berat pertambangan, serta beberapa bus, perkapalan, dan lokomotif. Sebelum peluncuran, pemerintah telah melakukan uji coba B50 dalam enam sektor, yakni otomotif, alat pertanian, perkapalan, pertambangan, kereta api, hingga pembangkit listrik (Kompas.com).
Melalui peluncuran ini, Indonesia mencatatkan diri sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel hingga level 50. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi nasional.
“Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat sendiri,” tutur Presiden Prabowo dalam sambutannya dilansir dari DetikNews pada Kamis (9/7/2026).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa implementasi B50 membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi negara. Salah satu poin utamanya adalah penghematan devisa negara yang diproyeksikan mencapai Rp170 triliun, meningkat dari Rp133,3 triliun pada era B40 (Kompas.com).
“Dengan implementasi B50 ini, kita (pertama kali) tidak mengimpor solar lagi. Ini bukan persoalan teknis semata, tetapi juga soal kedaulatan kemandirian bangsa untuk energi kita sendiri,” tegas Bahlil dikutip oleh CNBC Indonesia pada Kamis (9/7/2026).
Selain penghematan devisa, pemerintah mengklaim bahwa program B50 diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri Crude Palm Oil (CPO) nasional menjadi Rp23,49 triliun serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca sebesar 44,46 juta ton CO2 (CNBC Indonesia).
Namun, di balik optimisme pemerintah, kebijakan B50 juga memicu kritik dari beberapa kalangan. Mengingat B50 mengandung bahan dasar 50% minyak sawit, ancaman kerusakan lingkungan dan konflik agraria membayangi wilayah-wilayah ekspansi. Data Trend Asia mengungkap lebih dari 4 juta hektar sawit kini bercokol di kawasan hutan, termasuk 224.004 hektar di hutan lindung dan 29.870 hektar di cagar alam. Dampak ini berujung pada krisis di tingkat tapak; Sawit Watch mencatat adanya 1.150 konflik komunitas yang didominasi oleh sengketa kepemilikan lahan. Konflik ini dipicu oleh ekspansi perkebunan yang juga dianggap mengabaikan upaya pemulihan pasca bencana di Sumatera (afu.id).
Sektor pertambangan juga menyuarakan kekhawatirannnya mengenai penggunaan B50 yang akan memicu kerusakan mesin, penyumbatan filter, hingga hilangnya garansi dari produsen global, yang secara otomatis membebani biaya perbaikan perusahaan.
Mengenai kehawatiran tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, mengingatkan bahwa dalam proses penyimpanan dan distribusi, B50 haruslah menghindari sentuhan langsung udara bebas dan menggunakan sistem nitrogen blanket, karena biodiesel ini bersifat higroskopis (mudah menyerap air). Hal ini penting dilakukan demi menghindari turunnya kualitas B50 yang dapat memicu kerusakan mesin (bloombergtechnoz.com).
Selain itu, kenaikan konsumsi B50 yang mencapai 7% dibandingkan solar murni diprediksi akan menaikkan biaya operasional, karena pertambangan merupakan sektor non-PSO (tidak mendapat subsidi bahan bakar). Para petani pun turut mencemaskan bahwa biaya insentif biodiesel yang masif berpotensi menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani sawit (soloaja.co).
Penulis: Maryam Ishmah Mumtazah
Proofreader: Fathma Mufidah Apriliani