Program makanan bergizi gratis menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak diperbincangkan belakangan ini, baik di ruang kelas, media sosial, maupun forum-forum kebijakan publik. Di satu sisi, program ini dipuji sebagai terobosan sosial; di sisi lain, ia dikritik karena dianggap belum siap secara anggaran maupun tata kelola. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk komitmen negara untuk memastikan generasi muda tumbuh dengan sehat dan cerdas, sekaligus mengatasi persoalan gizi kronis seperti Stunting yang masih cukup tinggi di Indonesia. Di balik perdebatan ekonomi dan politik yang mengiringinya, program ini sejatinya berbicara tentang kemanusiaan yang paling dasar: bagaimana setiap anak di Indonesia berhak untuk tidak belajar dalam keadaan lapar.
Sebagai mahasiswi yang juga tumbuh dari lingkungan pendidikan, saya melihat betapa pentingnya gizi dalam menentukan semangat dan konsentrasi belajar. Kita tentu tidak asing melihat teman yang sulit fokus di kelas hanya karena belum sempat sarapan. Anak yang mendapatkan asupan nutrisi cukup cenderung lebih aktif, fokus, dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan teman sebayanya yang kekurangan gizi. Data pemerintah menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran sekitar 20 persen, yang berarti jutaan anak Indonesia masih mengalami gangguan pertumbuhan dan berpotensi menghadapi hambatan perkembangan kognitif. Angka tersebut menegaskan bahwa terdapat masalah mendasar yang perlu segera diatasi melalui intervensi yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan.
Dalam konteks inilah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diletakkan. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga berupaya berinvestasi dalam masa depan bangsa. Bayangkan jika setiap anak sekolah mendapat satu porsi makanan bergizi sebelum atau selama jam belajar: suasana kelas berpotensi menjadi lebih kondusif, produktivitas meningkat, dan semangat belajar tidak lagi terhambat oleh perut kosong. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil di daerah apabila pasokan bahan pangan diprioritaskan dari produk lokal. Dengan demikian, satu program dirancang untuk menyentuh tiga sektor sekaligus: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat.
Sejumlah penelitian pendidikan dan kebijakan publik menunjukkan adanya hubungan kuat antara status gizi dengan prestasi akademik: anak dengan gizi baik cenderung memiliki daya ingat, kemampuan analisis, dan kehadiran sekolah yang lebih stabil. Negara-negara seperti Jepang dan Finlandia telah lama menjalankan program makan di sekolah yang berkontribusi menurunkan angka kekurangan gizi sekaligus memperkuat iklim belajar yang tenang, teratur, dan bersemangat. Di Indonesia, MBG dirancang sebagai intervensi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan target puluhan juta penerima manfaat dari SD hingga SMA, santri, balita, hingga ibu hamil dan menyusui, serta alokasi anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Namun, perjalanan program ini tidak selalu mulus. Banyak nya layar akademik dan laporan media mencatat adanya kasus makanan tidak layak konsumsi maupun dugaan keracunan di beberapa daerah, yang memunculkan pertanyaan kritis mengenai standar gizi, keamanan pangan, dan pengawasan distribusi di lapangan. Kabar ini menjadi alarm bahwa kebijakan yang baik harus diikuti tata kelola yang ketat agar tujuan “bergizi” tidak berbalik menjadi risiko kesehatan baru. Di titik ini, dukungan publik yang semula besar bisa berubah menjadi kekecewaan apabila negara gagal memastikan bahwa setiap porsi makanan benar-benar aman dan layak untuk dikonsumsi.
Berdasarkan pendapat yang mendukung, ada beberapa alasan kuat mengapa program ini layak didukung. Pertama, program ini diposisikan sebagai upaya strategis negara untuk menurunkan stunting, memperbaiki status gizi, dan memperkuat daya saing generasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ketimpangan ekonomi, MBG membantu menjamin bahwa anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah tetap memperoleh satu porsi makanan bergizi setiap hari sekolah, sehingga kesenjangan gizi tidak semakin melebar.
Kedua, dari sudut pandang keluarga, terutama beberapa kelompok yang rentan, karna untuk nya satu porsi makanan gratis setiap hari adalah penghematan nyata dalam pengeluaran rumah tangga. Di tengah naik turunnya harga pangan, program ini menjadi semacam “rem” agar beban keluarga tidak terlalu berat, sekaligus memberikan jaring pengaman gizi bagi anak- anak. Survei-survei opini publik menunjukkan mayoritas warga sebenarnya mendukung program ini selama pelaksanaannya diperbaiki dan diarahkan tepat sasaran.
Ketiga, MBG dipandang sebagai investasi jangka panjang pada mutu pendidikan. Minimal satu kali makan bergizi di sekolah diyakini dapat membantu meningkatkan konsentrasi, menurunkan angka ketidakhadiran, dan mendukung perkembangan kognitif peserta didik. Selain itu, ketika bahan pangan diserap dari petani lokal dan pelaku UMKM, program ini turut menggerakkan ekonomi desa, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional. Dalam jangka panjang, kombinasi antara anak yang sehat dan ekonomi lokal yang berdaya akan menunjang cita-cita membangun sumber daya manusia unggul.
Namun, di sisi lain, ada sejumlah keberatan dan risiko yang juga perlu diakui. Pertama, dari aspek fiskal (anggaran pemerintah), estimasi kebutuhan anggaran program ini mencapai puluhan hingga sekitar tujuh puluh triliun rupiah dihitung dari dilaksanakan nya sejak awal 2025, sehingga memunculkan kekhawatiran akan pelebaran defisit dan potensi terdesaknya program prioritas lain seperti subsidi energi atau perlindungan sosial. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pengamat menilai program sosial berskala besar seperti ini harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan beban jangka panjang bagi keuangan negara.
Kedua, persoalan tata kelola menjadi titik lemah yang sering disorot. Evaluasi awal pelaksanaan MBG menunjukkan masih lemahnya koordinasi lintas lembaga, belum solidnya landasan hukum operasional di tingkat teknis, dan minimnya sistem pelaporan serta evaluasi yang berbasis bukti. Di beberapa daerah, muncul laporan pemasok yang menurunkan kualitas bahan dan kebersihan demi menekan biaya, bahkan dikaitkan dengan praktik kedekatan politik dalam penunjukan penyedia. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program sosial yang seharusnya berpihak pada kelompok rentan justru menjadi lahan baru bagi praktik yang tidak transparan.
Ketiga, isu kualitas dan keamanan pangan tidak bisa diabaikan. Sejumlah laporan mengungkap kasus keracunan dan makanan tidak layak konsumsi dalam pelaksanaan MBG, yang kemudian memicu kegelisahan orang tua, guru, dan masyarakat. Jika pelaksanaan hanya mengejar kuantitas porsi tanpa pengawasan ketat terhadap standar gizi dan keamanan pangan, maka tujuan perbaikan gizi justru bisa berubah menjadi masalah kesehatan baru.
Keempat, ketimpangan distribusi dan pendekatan kebijakan yang terlalu seragam juga menjadi catatan penting. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang paling rentan secara gizi tidak selalu menjadi penerima manfaat secara optimal, sementara di wilayah lain persoalan utama pendidikan bukan hanya gizi, tetapi juga akses sekolah, kualitas guru, dan infrastruktur. Hal ini menandakan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan sensitif terhadap keragaman kondisi lokal.
Akhirnya, rangkaian persoalan tersebut memunculkan krisis kepercayaan publik di sebagian kalangan. Sebagian masyarakat bahkan meminta program dihentikan atau diubah skemanya menjadi bantuan tunai, meskipun banyak pihak lainnya masih berharap program diperbaiki dan tetap dilanjutkan. Di sini, kepercayaan menjadi modal sosial yang menentukan apakah MBG akan dilihat sebagai “hak” yang harus diperjuangkan, atau sekadar proyek politik yang datang dan pergi.
Dari sudut pandang mahasiswi, sikap terhadap Program Makanan Bergizi Gratis tidak seharusnya berhenti pada dua pembagian “setuju” atau “menolak” semata. Program ini memuat niat baik yang kuat untuk menjamin hak gizi anak-anak Indonesia, tetapi sekaligus mengandung risiko struktural terkait anggaran, tata kelola, dan keamanan pangan yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, posisi yang menurut saya paling bertanggung jawab adalah: pro terhadap tujuan, namun kritis terhadap cara.
Artinya, kita mendukung pemenuhan gizi anak sebagai prioritas nasional, sembari menuntut transparansi anggaran, pengawasan ketat dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan, perbaikan standar gizi dan keamanan pangan, serta pemilihan pemasok yang akuntabel dan berpihak pada produsen lokal. Sebagai generasi muda, peran kita tidak hanya berhenti pada menikmati manfaat program, tetapi juga mengawalnya: mengamati pelaksanaan di lapangan, menyuarakan temuan ketidaksesuaian, ditinjaau secara kritis, dan terlibat dalam diskursus akademik maupun advokasi kebijakan di lingkungan kampus dan komunitas. Dengan demikian, program makanan bergizi gratis tidak berhenti sebagai jargon politik musiman, melainkan berkembang menjadi praktik nyata keadilan gizi yang dirawat bersama oleh negara dan warga. Masa depan bangsa, pada akhirnya, tumbuh dari tubuh yang sehat dan pikiran yang ternutrisi dan di sanalah kita, para akademisi berdiri.
Penulis: Dewi Sari Intan
Peserta Lomba Menulis Opini NgabubuWrite Ramadan 2026 (Naskah ini tidak melalui proses editorial Redaksi LPM)