
Setiap 28 Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan bangsa. Namun, di balik ikrar tentang tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan, terdapat proses panjang dalam merumuskan identitas persatuan di tengah keberagaman daerah dan pengawasan kolonial Belanda.
Dalam artikel yang dimuat Kompasiana pada 26/10/24, disebutkan bahwa bahasa Belanda masih digunakan di lingkungan pendidikan dan kaum terpelajar pada masa kolonial. Poernamawoelan, misalnya. Pembicara pertama pada Kongres Pemuda II tersebut tercatat menyampaikan pidato tentang pendidikan dalam bahasa Belanda. Bahasa kolonial masih digunakan dalam forum pergerakan, sementara para pemuda memperjuangkan identitas kebangsaan Indonesia.
Sebelum Kongres Pemuda II berlangsung pada Oktober 1928, gagasan tentang bahasa persatuan telah dibicarakan dalam Kongres Pemuda I pada 1926. Dalam tulisan berjudul “Sang Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia”, Maryanto (2023), menjelaskan bahwa perbedaan pandangan muncul antara Mohammad Yamin dan Mohammad Tabrani. Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, sedangkan Tabrani menghendaki nama bahasa Indonesia. Perbedaan tersebut berkaitan dengan upaya membangun identitas bersama yang tidak condong pada satu kelompok daerah tertentu.
Penelitian Saefu Zaman dkk dalam jurnal Kawistara (2023) turut menjelaskan bahwa perdebatan tersebut bukan sekadar persoalan nama, melainkan juga upaya menghindari dominasi satu bahasa daerah. Pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia akhirnya ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Pilihan ini menjadi bagian penting dalam membangun identitas bersama bagi masyarakat dari beragam latar belakang.
Dalam Kongres Pemuda II, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya melalui permainan biola. Lagu tersebut kemudian menjadi salah satu simbol penting perjuangan kebangsaan.
Menurut Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lirik “merdeka-merdeka” pernah diubah menjadi “mulia-mulia” karena larangan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini memperlihatkan bahwa pilihan kata dalam lagu mempunyai konsekuensi politik. Kata “merdeka” secara langsung menyuarakan kebebasan, sedangkan “mulia” mempunyai makna yg berbeda. Kisah ini menjadi bagian dari sejarah penyebaran lagu Indonesia Raya di bawah pengawasan kolonial.
Dalam artikel yang dimuat di laman Kementerian Kebudayaan pada 28/10/19, dijelaskan bahwa naskah yang dibacakan pada akhir Kongres Pemuda II itu berjudul Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia, bukan Sumpah Pemuda. Dokumen ini memuat keputusan tentang satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan Indonesia.
Sementara itu, detikedu (25/10/22) menjelaskan bahwa putusan tersebut dirumuskan oleh Mohammad Yamin dan dibacakan oleh ketua kongres, Sugondo Djojopuspito. Selain tiga keputusan utama, naskah itu juga menegaskan pentingnya persatuan dalam organisasi kebangsaan. Persatuan tersebut didukung oleh kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Dengan demikian, hasil kongres tidak hanya menjadi ikrar, tetapi juga menjadi pedoman bagi organisasi pemuda untuk memperkuat persatuan bangsa.
Sejarah Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa persatuan Indonesia terbentuk melalui proses yang tidak mudah. Penggunaan bahasa Belanda di kalangan terpelajar, perdebatan tentang nama bahasa Indonesia, serta perubahan lirik Indonesia Raya memperlihatkan bahwa identitas kebangsaan dibentuk melalui berbagai pilihan dan perjuangan kebangsaan di tengah kolonialisme.
Penulis: Nurul Fahdilah
Proofreader: Maryam Ishmah Mumtazah