Di tengah dunia yang memanas oleh konflik, muncul forum baru bernama Board of Peace (BoP). Katanya, ini wadah baru untuk mendorong perdamaian global. Pertemuan perdananya digelar pada (19/2/2026) di Washington, D.C., dan dihadiri lebih dari 40 negara atas undangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Salah satu agenda yang paling disorot adalah rencana rekonstruksi Gaza. Disebutkan ada komitmen dana sebesar US$5 miliar atau setara Rp 84 triliun dari negara-negara anggota untuk pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Sekilas, ini terdengar seperti kabar baik: Gaza hancur, dunia membantu, pembangunan dimulai. Seolah-olah semuanya bergerak menuju solusi.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.
Kritik bermunculan ketika diketahui bahwa Palestina tidak dilibatkan secara langsung dalam forum tersebut. Padahal, yang dibahas adalah masa depan wilayah dan rakyatnya sendiri. Di sinilah letak keganjalannya. Bagaimana mungkin sebuah forum yang berbicara tentang perdamaian justru tidak menghadirkan pihak yang paling terdampak?
Menariknya, Tahta Suci Vatikan juga menolak bergabung. Dalam pernyataannya yang dikutip Vatican News pada Selasa (17/2/26), Kardinal Pietro Parolin, Menteri Luar Negeri Vatikan, menyebutkan bahwa Tahta Suci merasa bingung terhadap beberapa poin rencana terkait masalah-masalah penting yang harus diselesaikan. Ia tidak menjelaskan secara rinci poin-poin tersebut, tetapi kekhawatirannya adalah soal posisi BoP yang berpotensi di atas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Di tingkat internasional, PBB harus berada di atas segalanya dalam mengatasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang kami tekankan,” kata Parolin.
Artinya, kekhawatiran yang muncul bukan soal pembangunan itu sendiri, melainkan soal siapa yang mengendalikan dan menentukan arahnya. Vatikan bukan satu-satunya negara yang menolak undangan bergabung dengan BoP. Inggris, Prancis, dan Norwegia sebelumnya juga menyatakan tidak ikut serta.
Jared Kushner, mantan penasihat pemerintah AS, dalam forum World Economic Forum di Davos (22/1/2026) pernah memaparkan bahwa New Gaza merupakan gagasan rekonstruksi besar dengan pembangunan kawasan pesisir modern, puluhan gedung, pelabuhan, dan fasilitas ekonomi. Konsep ini dikaitkan dengan rencana masa depan Gaza yang ambisius, namun belum ada laporan resmi media internasional yang menyebut bahwa hal itu dibahas secara eksplisit dalam pertemuan Board of Peace di Washington.
Di tengah berbagai kritik, Indonesia justru memilih hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BoP. Presiden Prabowo Subianto mengikuti pertemuan perdana yang digelar di Washington pada (19/2/2026) sebagai bagian dari diplomasi global. Sedangkan selama ini, Indonesia konsisten mendukung kemerdekan Palestina di berbagai forum internasional.
Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet, menegaskan komitmen Indonesia. “Keikutsertaan dalam Board of Peace adalah bentuk solusi konkret mewujudkan perdamaian di Palestina,” ujar Teddy dikutip dari ANTARA, Jumat (20/2/2026).
Teddy menambahkan bahwa Indonesia akan melakukan berbagai upaya sebagai wujud nyata untuk memengaruhi kebijakan yang diambil. Ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana negara anggota BoP di Washington pada Kamis (19/2/2026), sebagai bentuk konsolidasi komitmen negara anggota untuk mendukung pembangunan kembali Gaza.
Di titik ini, publik pun terbelah. Sebagian menilai kehadiran Indonesia sebagai langkah realistis agar tetap terlibat dalam pembicaraan dan menyuarakan dukungan untuk Palestina di forum tersebut. Namun, sebagian lain meragukan efektivitas forum yang digagas oleh satu negara besar itu, dibandingkan mendorong penyelesaian lewat mekanisme internasional yang lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak.
Gelombang kritik tidak berhenti pada perdebatan diplomatik antarnegara. Suara dari masyarakat sipil ikut menguatkan pertanyaan tentang arah perdamaian yang sedang dirancang. Organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace turut menyuarakan kritik. Mereka menuntut gencatan senjata permanen, embargo senjata, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta penghentian pendudukan ilegal. Bagi mereka, persoalan Gaza bukan sekadar membangun ulang gedung yang runtuh, melainkan menghentikan akar kekerasan dan ketimpangan politik yang terus berulang.
Pada akhirnya, perdamaian bukan sekadar konferensi, komitmen dana miliaran dolar dan foto bersama para pemimpin dunia. Perdamaian adalah proses politik yang mensyaratkan keadilan dan partisipasi pihak yang terdampak langsung.
Sebagai mahasiswa, kita perlu menyikapi isu ini dengan pikiran jernih dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Pembangunan kembali Gaza memang mendesak. Namun jika rakyat Palestina tidak benar-benar dilibatkan sebagai pihak utama, maka forum sebesar apa pun berisiko menjadi ruang negosiasi kepentingan politik dan kekuasaan para elite.
Dunia boleh berbicara tentang Gaza. Tetapi Gaza tidak boleh sekadar menjadi objek pembicaraan. Jika perdamaian dirancang tanpa suara mereka yang paling terdampak, maka yang lahir bukanlah keadilan, melainkan sekadar arsitektur kekuasaan baru dengan nama yang lebih indah.
Maka pertanyaannya tetap sama, apakah Board of Peace ini benar-benar membawa damai? Nama dan strukturnya boleh terdengar menjanjikan, tetapi substansinya belum tentu berpihak pada mereka yang berhak. Karena itu, wajar jika publik mempertanyakan: Board of Peace: Damai untuk Siapa?
Penulis: Rijwa Nida Hubaiba
Proofreader: Suci Sutiani