Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perbincangan publik. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai upaya negara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, di balik tujuan tersebut, muncul berbagai macam kritik, di antaranya mengenai prioritas kebijakan pendidikan dan cara program ini dijalankan.
Perdebatan ini mengemuka dalam diskusi antara Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, dan Bahtra Banong, Juru Bicara Gerindra. Bahtra Banong menilai program tersebut sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan berat untuk sampai ke sekolah, bahkan ada yang harus menggunakan perahu. Dalam kondisi seperti itu, makanan bergizi dinilai dapat menjaga stamina anak agar lebih fokus belajar. (KalderaNews,20/06/26)
Namun, Fathimah Azzahra mengingatkan bahwa negara juga perlu membenahi persoalan yang lebih mendasar. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan ketika sudah sampai di sekolah, tetapi juga membutuhkan akses yang aman untuk menuju sekolah. Jalan, jembatan, transportasi, bangunan sekolah yang layak, hingga ketersediaan guru merupakan kebutuhan utama yang tidak boleh diabaikan. Hal ini menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus dilihat secara utuh. Tidak cukup hanya membangun dapur MBG yang baik apabila sekolahnya masih rusak, akses jalannya sulit, atau anak-anak harus mempertaruhkan keselamatan untuk bisa belajar. (Suara.com, 18/06/26)
Selain kritik mengenai substansi program, sejumlah pihak juga menyoroti mekanisme pelaksanaannya. Salah satunya disampaikan oleh Anies Baswedan yang menekankan pentingnya pendekatan movement atau pendekatan gerakan dalam menjalankan program seperti MBG. Menurutnya, pemerintah tidak hanya dapat memakai pendekatan programmatic, yakni program yang dikerjakan langsung oleh dinas atau melalui tender kepada pihak tertentu. Ada pula skema pengadaan tipe tiga, yaitu program yang dikerjakan bersama masyarakat dengan pemerintah memberikan dana, standar, dan pengawasan.
Sebagai contoh, Anies mengutip pelaksanaan program sarapan pagi di Jakarta saat ia menjabat sebagai gubernur. Pemerintah memberikan anggaran, kriteria gizi, dan contoh menu, sementara kelompok orang tua murid menyiapkan makanan sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program publik dapat dijalankan secara lebih terbuka, melibatkan warga, dan tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme birokrasi atau proyek tender. (Akun Tiktok: Hot Topic, 17/05/26).
Anies menilai, keterlibatan langsung masyarakat justru menghasilkan dampak yang besar. Terbukti, program tersebut saat itu melahirkan hasil yang melampaui ekspektasi pemerintah. Menu yang diberikan kepada para siswa merupakan menu yang berkualitas dan disukai oleh anak-anak. (kbanews.com, 17/05/26).
Di tengah perdebatan itu, muncul pula aksi dukungan terhadap MBG pada Senin (22/6/26) yang melibatkan ibu-ibu dan anak-anak. Aksi tersebut terlihat berbeda dengan demonstrasi mahasiswa yang berlangsung sejak 10 Juni 2026 untuk menyampaikan kritik terhadap program tersebut. Dalam aksi mahasiswa, massa kerap mendapat pembatasan ketat dan penghadangan aparat. Sementara dalam aksi dukungan MBG, situasi terlihat lebih longgar dan tidak ada kerusuhan serupa. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan: Apakah semua bentuk demonstrasi mendapat perlindungan yang sama, ataukah perlakuan terhadap massa bergantung pada apakah tuntutannya mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintah?
Selain itu, muncul dugaan mengenai mobilisasi peserta aksi. Dalam sebuah wawancara, di mana seorang ibu mengaku memperoleh makanan, buah-buahan, peralatan rumah tangga, hingga uang setelah mengikuti aksi. Pemberian konsumsi dalam kegiatan massa tidak otomatis membuktikan bahwa aksi tersebut adalah demonstrasi bayaran. Namun, jika terdapat pemberian uang atau barang sebagai imbalan untuk hadir dan menyuarakan dukungan, maka publik berhak mempertanyakan independensi aksi tersebut. (Akun TikTok: tribun_video, 24/06/26)
Di tengah derasnya sorotan publik, Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, dengan tegas membantah tudingan adanya pengondisian atau mobilisasi terhadap aksi demonstrasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Terkait dengan dugaan ada pengondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar, karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra,” ujar Kurnia di Kantor Bakom RI, Jakarta, dilansir dari Suara.com pada Rabu (24/6/2026).
Namun, walaupun pemerintah menyatakan komitmen netralitasnya, realita di lapangan justru mempertontonkan keadaan yang kontras.
Keterlibatan anak-anak pada demo tersebut juga perlu menjadi perhatian. Anak-anak tidak seharusnya dijadikan alat untuk memperkuat citra politik atau menampilkan kesan bahwa sebuah kebijakan mendapat dukungan luas. Jika mereka dilibatkan tanpa pemahaman dan perlindungan yang memadai, hal tersebut berpotensi menjadi bentuk eksploitasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Apituley. (Suara.com, 23/06/26)
Pada akhirnya, MBG bukan sekadar persoalan setuju atau tidak setuju. Program ini harus dikawal agar tepat sasaran, aman, transparan, dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar pendidikan. Negara perlu memastikan anak-anak tidak hanya kenyang di sekolah. Tetapi, mereka juga memiliki jalan yang aman, ruang belajar yang layak, serta kesempatan pendidikan yang setara. Demokrasi pun harus memberi ruang yang sama bagi dukungan maupun kritik. Sebab kebijakan yang baik bukan kebijakan yang bebas dari kritik, melainkan kebijakan yang berani mendengar, terbuka untuk dievaluasi, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.
Penulis: Nurul Fahdilah
Proofreader: Maryam Ishmah Mumtazah