Sembilan bulan setelah banjir dan longsor melanda Aceh pada akhir November 2025, kehidupan warga perlahan kembali berjalan. Namun, meredupnya sorotan media bukan berarti penderitaan warga telah usai. Di balik aktivitas yang mulai tampak normal, berbagai persoalan masih menyelimuti. Mulai dari jembatan yang belum kembali berdiri, fasilitas yang belum memadai, hingga bantuan yang belum disalurkan secara merata.
Data GIS Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana tersebut berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh. Sebanyak 564 orang meninggal dunia dan 27 orang masih dinyatakan hilang. Kerusakan juga menyentuh 147.438 rumah, terdiri atas 25.835 rumah rusak berat, 41.288 rusak sedang, dan 80.315 rusak ringan. Sebanyak 5.882 rumah lainnya masuk dalam kebutuhan relokasi (gis.bnpb.go.id).
Yusni, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta asal Gayo Lues, mengatakan, keluarganya tidak terdampak banjir secara langsung. Akan tetapi, akses menuju wilayah tersebut terputus setelah sejumlah jembatan dan jalur hanyut terbawa arus.
Salah satu yang masih menjadi perhatian adalah jembatan di Desa Kendawi, hanyut total. Kerusakan tersebut bukan hanya menyulitkan mobilitas warga, tapi juga, berdampak pada anak-anak yang harus menuju sekolah di seberang sungai. Setelah berbulan-bulan warga bertahan tanpa akses memadai, jembatan tersebut baru selesai diperbaiki serta dapat digunakan kembali sejak pekan lalu.
“Karena jembatan itu satu-satunya jalan kami. Di dataran tinggi itu banyak aliran sungai yang memisahkan desa satu dengan lainnya,” ujar Yusni saat diwawancarai pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Meski begitu, Yusni melihat kondisi ekonomi masyarakat perlahan mulai membaik. Ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya sulit diperoleh juga mulai normal. Baginya, pemulihan yang berjalan belum berarti seluruh persoalan telah selesai, karena, sejumlah kebutuhan warga masih perlu diperhatikan.
Ia berharap kepada pemerintah, kebutuhan masyarakat terdampak perlu menjadi prioritas dalam proses pemulihan.
“Para pemerintah yang memutuskan untuk menjadi wakil rakyat, memutuskan mengabdi untuk rakyat, maka seharusnya rakyat diutamakan di atas apa pun,” katanya.
Kondisi serupa dirasakan Rahmi Aufa, mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta asal Aceh Tamiang. Ia mengatakan masyarakat mulai beradaptasi dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, sejumlah sarana dan prasarana belum sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana.
Salah satunya fasilitas pendidikan. Berdasarkan informasi yang diterima dari sang ibu yang merupakan seorang guru, masih terdapat sekolah yang belum memperoleh bantuan secara merata. Bahkan, beberapa anak masih belajar tanpa meja dan kursi yang memadai.
Selain fasilitas pendidikan, kerusakan jalan dan rumah serta kenaikan harga sejumlah bahan bangunan juga menjadi kendala bagi warga yang berusaha memperbaiki kehidupan mereka. Bantuan relawan telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat, tapi, belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah kecil dan pelosok.
Data pemulihan juga menunjukkan proses pembangunan hunian bagi warga terdampak masih berlangsung. Dari data GIS BNPB, sebanyak 18.910 hunian sementara telah terbangun, sementara hunian tetap yang terbangun baru 418 unit. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan stimulan kepada 15.192 rumah rusak ringan dan 11.069 rumah rusak sedang (gis.bnpb.go.id).
Bagi Ali Hamdani, seorang relawan Joker, mulai turun ke wilayah terdampak sejak awal Desember 2025, kebutuhan masyarakat tidak berhenti ketika fase darurat selesai. Ia melihat masih ada warga yang membutuhkan dukungan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, hingga tempat tinggal.
Menurut Ali, kepedulian tetap diperlukan karena tidak semua warga dapat pulih dalam waktu yang sama. Ketika pemberitaan tentang bencana mulai berkurang, sebagian masyarakat justru masih menjalani proses pemulihan.
“Kita ini hidup bermasyarakat. Bisa jadi hari ini kita tidak terdampak dan tidak tahu ke depannya bisa kita yang terdampak. Jadi kepedulian bersama itu sangat-sangat penting,” katanya saat diwawancarai pada Senin, 17 Agustus 2026.
Di tengah peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia pada 19 Agustus 2026, kisah warga Aceh menunjukkan bahwa kemanusiaan bukan hanya tentang hadir ketika bencana terjadi. Ada kehidupan yang harus dibangun kembali setelah bantuan darurat berakhir dan perhatian publik mulai beralih.
Bagi Yusni, pemulihan berarti akses yang kembali menghubungkan desa dan aktivitas warga. Bagi Aufa, berarti fasilitas pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang kembali terpenuhi. Sementara bagi Ali, pemulihan juga berarti kepedulian yang tetap hadir meski bencana tak lagi menjadi berita utama.
Sebab, bagi mereka yang terdampak, bencana mungkin telah berlalu, tapi, perjalanan untuk pulih belum selesai.
Penulis: Suci Sutiani
Proofreader: Maryam Ishmah Mumtazah