(6/11/2025) – Pertikaian di Sudan, negara di bagian utara Afrika, telah berlangsung sejak 2023. Namun, baru belakangan ini kabarnya kembali menyita perhatian global. Pembantaian dan dugaan genosida, terutama di Darfur, telah memantik kecaman dunia. Uni Emirat Arab (UEA) bahkan diduga kuat terlibat dalam pemasokan persenjataan yang digunakan dalam konflik berdarah ini, meski UEA membantah tudingan tersebut. Dalam forum di Manama, Bahrain, penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, menyatakan bahwa negaranya ingin membantu mengakhiri perang di Sudan.
Awalnya, konflik ini dipicu oleh perebutan kekuasaan antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Panglima Angkatan Bersenjata Sudan (SAF/Sudanese Armed Forces) dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang biasa dipanggil Hemedti, pemimpin kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF/Rapid Support Forces). Kedua kekuatan ini sama-sama berasal dari Sudan; SAF merupakan tentara resmi negara, sedangkan RSF adalah pasukan paramiliter yang sebelumnya berada di bawah SAF namun kemudian memisahkan diri.
Perang yang semula diprediksi singkat justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Data dari Al Jazeera bahkan menunjukkan adanya pergeseran motif menjadi pembantaian etnis tertentu. Sudan kini menjadi gambaran suram sebuah negara yang tidak lagi mengutamakan hak-hak kemanusiaan bagi warga sipilnya. Sejak April 2023, ibu kota Khartoum serta wilayah seperti Darfur dan Al-Fasher berubah menjadi medan tempur antara dua kekuatan bersenjata: SAF dan RSF.
Menurut perkiraan PBB, lebih dari 150.000 warga sipil telah tewas. Konflik ini juga telah memaksa hampir 13 juta orang mengungsi, menjadikannya salah satu krisis pengungsian terburuk di dunia (Kompas, 4 November 2025).
Kota Al-Fasher, benteng terakhir di Darfur, baru saja jatuh setelah dikepung RSF selama 18 bulan. Kelaparan sengaja dijadikan senjata perang. Lembaga pakar PBB mengonfirmasi bahwa warga bertahan hidup dengan memakan pakan ternak. Puluhan ribu anak mengalami malnutrisi akut (Al Jazeera, 6 November 2025).
Berbagai organisasi kemanusiaan seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International telah mendokumentasikan pembantaian massal, eksekusi di luar hukum, kekerasan seksual, dan penjarahan yang dilakukan terutama oleh RSF. Bukti citra satelit dari Universitas Yale menunjukkan dugaan lokasi pembunuhan massal setelah jatuhnya Al-Fasher (Kompas, 4 November 2025).
Kepentingan Geopolitik di Atas Kemanusiaan
RSF diduga kuat memperoleh pasokan senjata, drone, dan dana dari Uni Emirat Arab (UEA). Laporan investigasi The New York Times menemukan bukti pengiriman senjata melalui pangkalan di Chad. Motivasi UEA diduga berkaitan dengan akses terhadap emas Sudan dan jalur logistik di Laut Merah. Di sisi lain, SAF mendapat dukungan dari Mesir, Iran, dan Qatar. Hal ini menjadikan Sudan sebagai ajang proxy bagi berbagai kekuatan regional dan global demi kepentingan strategis masing-masing.
Misi Independen PBB untuk Sudan telah mendokumentasikan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kedua pihak, SAF dan RSF. Mereka menegaskan adanya eksekusi, penggunaan kelaparan sebagai senjata, dan kekerasan seksual yang sistematis.
Upaya mediasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Uni Afrika hingga kini belum membuahkan hasil. Para jenderal yang bertikai, terutama Hemedti, yang kini menguasai hampir seluruh wilayah Darfur dan membentuk pemerintahan paralel membuat proses mediasi semakin sulit terwujud.
Penulis: Anisa Aulia Putri
Proofreader: Sufa Alwafiah Jamyza